Zakat, hutan dan kemiskinan


Baru-baru ini, di milis forestgam salah seorang rekan memposting tentang peran zakat yang dikaitkan dengan kemiskinan. Mungkin sudah ada beberapa artikel yang serupa, tapi bagaimana konteksnya di dunia kehutanan kita? Saya lalu merespon posting tersebut dengan melibatkan konteks keuangan syariah. Ini copy email saya:

Indonesia sudah punya UU pengelolaan zakat sejak 1999. Pembuat peraturan tentu sudah memahami bagaimana potensi zakat yang besar, sebagaimana mas bambang utarakan.

Saya melihat zakat dijadikan sarana pengentasan kemiskinan melalui jalan pemberdayaan, baik dalam pemberdayaan ekonomi, pendidikan maupun kesehatan. Lembaga pengelola zakat, baik bentukan UU tersebut maupun yang dikelola secara swadaya bergerak di tingkat grass root atau sektor riil, dan sepertinya masih sulit menghitung dampaknya di level nasional.

Potensi zakat tidak lebih besar dari dana publik yang di-spend untuk BBM. Bahkan bila semua zakat digunakan untuk mensubsidi BBM, maka itu akan habis kurang dari 3 bulan dengan asumsi kondisi seperti sekarang.

Sistem zakat sampai sekarang masih dianggap menjadi biaya tambahan bagi pengusaha. Tidak ada insentif (eg. pengurangan pajak) bagi pengusaha yang membayar zakat. Pun demikian dalam pengadopsian keuangan syariah, masih terjadi pajak berganda. Btw, laporan khusus Forbes baru-baru ini membahas bagaimana keuangan syariah sedang berkembang di berbagai negara, dari UK sampai Singapore.

Kalau regulasi keuangan syariah di Indonesia kondusif, Indonesia berpeluang menarik investasi dari Timur Tengah yang sedang mengalami kebanjiran dana akibat naiknya harga minyak bumi.

Apakah investasi demikian akan menolong industri kehutanan, termasuk hutan tanaman? Saya yakin iya, meskipun jalannya masih agak jauh.

Kembali ke zakat. Mengentaskan kemiskinan, dengan pendekatan pemerataan dan zakat, bisa jadi jalan yang tepat. Tapi itu saja tidak cukup. Masih diperlukan cara-cara bagaimana menyiasati pengaruh global yang semakin tidak terkendali. Semakin hari, peristiwa yang terjadi di kejauhan sana makin dekat dampaknya. Perangnya di Iraq, tapi minyak tanah hilang di Jakarta. Makin hari peran negara makin menyusut, digantikan oleh peran lembaga-lembaga internasional, perusahaan multinasional dan pasar.

Setelah membuat respon tersebut, timbul pertanyaan yang makin sulit. Bagaimana peran lembaga keuangan syariah dalam menolong sektor kehutanan di Indonesia? Apakah lembaga keuangan syariah mau membiayai perusahaan perusahaan yang menggunakan hasil hutan curian? Secara syariah tentu tidak boleh, tapi apakah pihak bank akan menutup mata? Menggunakan bahan baku kayu curian perlu dibuktikan secara hukum, dan pihak bank perlu menggunakan asas prudent dengan lebih baik.~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s